Demokrat dan Ideologi Partai Politik di Indonesia

Google

Dalam ilmu sosial, ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu (Wikipedia). Sejarah awal terbentuknya parpol sendiri merupakan cerminan dari pengelompokan orang yang diiikat oleh kesamaan ide, dan bagaimana ide tersebut akan digunakan untuk memberi warna dalam kebijakan politik. Ideologi merupakan paradigma dan cara pikir yang memberikan karakter pada sebuah partai. Ideologi memberikan makna penting, karena akan menjadi basis peta konseptual yang dibutuhkan baik oleh pemimpin, aktifis, maupun pemilih untuk mengintepretasikan kampanye dan isu-isu politik (Budge, 1994). Dengan ideologi juga, parpol dapat menarik dukungan politik dan meyakinkan pemilih akan kapasitas politiknya (Budge, 2003), serta sekaligus untuk menjaga basis dukungannya. Sebuah Parpol akan sangat rawan kehilangan pendukung intinya tatkala melakukan perubahan atas dasar partai ataupun manifestonya (Volkens & Klingemann, 2002).

Di negara-negara yang memiliki sistem multi partai tetapi terdapat dua partai yang mendominasi, seperti Amerika (Republik & Demokrat) atau Inggris (Buruh & Konservatif), setiap partai memiliki ideologi yang kontras satu dengan yang lain. Sebagai contohnya,di bidang ekonomi, konstituen-konstituen dan politisi-politisi yang terafiliasi dengan Partai Republik mendukung ekonomi yang lebih berpusat pada sektor privat dan bebas (laizzez-fair), sementara anggota Partai Demokrat percaya bahwa pemerintah memiliki peran besar dalam manajemen kapital. Selain itu, dalam menanggapi masalah-masalah sosial, Partai Republik di Amerika sangat bergantung pada ideologi konservatifnya, sementara Partai Demokrat merujuk pada ideologi yang lebih liberal.

Berbeda dengan Amerika dan Inggris, di Indonesia yang juga menganut sistem multi partai, beberapa partai utama (tidak mendominasi) yang akan tampil di pemilu 2014, menganut ideologi yang sama, ideologi Pancasila, Pancasila sebagai dasar Negara dijadikan ideologi partai lalu menciptakan visi dan misi partai dari penjabarannya secara umum. Interpretasi Pancasila yang sangat umum itu membuat partai-partai di Indonesia tidak mempunyai perbedaan ideologi yang mencolok, seperti Partai Demokrat dengan Partai Golkar misalnya, atau antara ideologi Partai Nasdem dengan Gerindra. Dampaknya tentu membuat arah partai tak jelas dan sulit membedakan partai satu dengan yang lain. Perbedaan ideologi yang sangat kontras akan terlihat pada partai yang jelas-jelas menerapkan ideologi Agama, seperti Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang yang menerapkan ideologi Islam dengan Partai Katolik yang menerapkan ideologi Katolik.

Partai Demokrat sendiri pada awal pembentukannya menyatakan bahwa ideologi partai mereka yaitu “Nasionalis-Religius”. Nasionalis-Religiusnya partai Demokrat adalah intrepretasi dari Pancasila sebagai Dasar Negara, visi dan misi Partai Demokrat adalah penjabarannya secara umum. Ideologi Partai Demokrat ini bisa dibilang tidak ada bedanya dengan partai-partai sejenis lain. Ini bukannlah ideologi yang tegas dan jelas, baik ideologi politiknya maupun ideologi ekonominya, karena pengertian Nasionalis-Religius itu luas. ideologi ini, yang “katanya” dianut oleh Partai Demokrat, tak lebih hanya sekedar aksesori, tidak menjadi acuan dalam tingkah laku para elite dan dalam perjuangan politik partai bersangkutan, keberadaan ideologi dan semboyan Nasionali-Religius di Demokrat hanya simbolis saja. Kalau memang benar Partai Demokrat sungguh Komit pada “Nasionalis-Religius”-nya itu, mengapa tidak tercermin dalam kebijakan Pemerintahan SBY, tingkah laku para elite partai serta kebijakan di legislatif? Elite partai seharusnya melihat kembali apakah ideologinya itu masih relevan atau tidak.

Kita juga dapat mengamati, bahwa apa yang saat ini tengah terjadi di internal Partai Demokrat, memberikan pelajaran yang berharga bagi bangsa kita. Partai yang lahir secara instant bukan dengan proses pemikiran yang mendalam dan kesamaan ide yang melahirkan ideologi politik yang solid, lalu menyuburkan pragmatisme yang menebarkan virus transaksional, baik dielitnya maupun dikalangan pejabat dan legislatif, dan sangat mengandalkan kekuatan modal dan ketokohan individu, pada akhirnya akan keropos dan hancur. Sebuah partai yang dilahirkan tanpa ideologi yang jelas hanya akan menjadi tempat tinggal sementara bagi kader-kadernya dan dengan mudah para kader-kadernya tersebut berpindah ke tempat tinggal yang lain begitu melihat partainya tidak aman dan nyaman lagi untuk ditinggali.

Di masa sekarang, partai menjadi satu-satunya instrumen yang bisa mengubah nasib orang yang tak jelas menjadi orang yang berkuasa. Ke depan, jika partai-partai ini tak bisa membangun suatu ideologi yang solid dan inklusif serta tak bisa mengurus kader-kadernya, dapat kita prediksikan bahwa dalam Pemilu 2014 tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Partai-partai politik akan diisi oleh tokoh-tokoh individual yang bisa jadi lebih besar dari partainya itu sendiri. Contohnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono dengan Partai Demokrat-nya pada pemilihan presiden langsung tahun 2004 dan 2009 yang lalu.

Beberapa partai nasional yang ada sekarang, seperti PDI-P, Golkar, PAN, PKB termasuk juga Partai Demokrat, dinilai terlalu pragmatis, sehingga memungkinkan terjadinya deal-deal yang sangat tricky, yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan berkuasa, tentunya mereka punya akses ke semua hal-hal yang bisa menambah sesuatu yang selama ini diburu, yakni kekayaan. Partai-partai tersebut juga dinilai terlalu oportunistis, sehingga yang ingin dicapai hanya jalan pintas untuk berkuasa. Tak pelak memang, sesederhana itu politik di Indonesia sekarang ini.