Buruh dan Tani di Pemilu 2014

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah angkatan kerja Indonesia berjumlah 107,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, yang bekerja sebagai buruh sebanyak 34,7 juta jiwa dan sebanyak 26,13 juta rumah tangga bekerja dalam sektor pertanian. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, sekitar 36,5 persen (41,20 juta orang) dari 112,80 juta penduduk yang bekerja pada Februari 2012 menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Salah satu media online tanah air juga memberitakan, bahwa Indonesia menduduki posisi ke-5 di dunia, dalam jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh, media online tersebut juga mengatakan, jika dikalkulasi pada tahun 2012, jumlah buruh di Indonesia mencapai 118,1 juta. Terlepas dari benar tidaknya angka-angka tersebut, kita dapat melihat, bahwa penduduk Indonesia yang sebagian besar bekerja sebagai Buruh dan Tani, jumlahnya sangat potensial sebagai Pemilih di Pemilu 2014 April nanti.

Reformasi seharusnya telah membukakan keran bagi terjadinya perubahan bagi pemerintah, untuk lebih berpihak kepada buruh dan tani, namun yang terjadi di lapangan malah sebaliknya. Perjuangan buruh di Indonesia  selama ini menginginkan agar buruh memiliki kekuatan posisi tawar (Bargainning Power) yang sejajar dengan pengusaha dan pemerintah dalam melaksanakan hubungan penentuan kebijakan terutama hal-hal yang terkait dengan nasib buruh itu sendiri, seperti penetapan upah minimum, Dalam hal ini, para buruh harus sadar, bahwa untuk memiliki kekuatan posisi tawar yang sejajar tersebut, harus melakukan pergerakan-pergerakan untuk melawan kebijakan yang dianggap sangat merugikan buruh. Baru-baru ini Komite Nasional Gerakan Buruh (KNGB) yang terdiri dari berbagai macam serikat buruh telah menggelar mogok kerja nasional 2013 serentak di beberapa daerah di Indonesia. Mereka menilai pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha, seperti dalam beberapa kebijakan ketenagakerjaan yang diterbitkan pemerintah dengan mengeluarkan Inpres No.9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja. Serta Permenakertrans No.7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Pergerakan Buruh dan Tani Indonesia pernah dikoordinir oleh golongan kiri di era 40an dan 1950-1966. Pengkaderan dan pendidikan poitik ideology Marxis kepada buruh dan tani secara massive dan serius pernah dilakukan oleh Komunis Indonesia di tahun 40an dan tahun 1950 hingga 1966, sampai Komunis benar-benar dilarang di Indonesia. Kebijakan-kebijakan Komintern (Komunis Internasional) yang menempatkan Buruh dan tani sebagai sasaran utama pengkaderan adalah tepat, karena memang buruh potensial, setiap tahun jumlahnya bertambah seiring pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat itu dan memang mayoritas penduduk Indonesia saat itu adalah petani. Komunis Indonesia menjadi sangat kuat dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan Sukarno. Organisasi buruh saat itu bahkan menjadi kekuatan politik di Indonesia, organisasi buruh dibawah kendali Komunis seperti BBI (Barisan Buruh Indonesia), pada November 1945 mendirikan PBI (Partai Buruh Indonesia) sebagai wujud pergerakan kaum buruh Indonesia saat itu.

Golongan-golongan kiri ini memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pergerakan buruh dan juga tani. Kader-kader terbaik golongan kiri dikirim ke daerah untuk memimpin buruh-buruh dan tani. Pendidikan kader-kader Marxis direorganisasi secara sistematis dengan memberikan pemondokan, tenaga-tenaga pengader yang terdidik lalu dilatih beberapa bulan dan dilepas ke tengah masyarakat. Peserta-peserta Marx House tidak ada yang menjadi tokoh utama, tetapi banyak di antara mereka menjadi pekerja-pekerja yang gigih dan praktis. Selain itu, mereka juga menerbitkan rubrik Boeroeh yang berisi artikel-artikel khusus untuk buruh, semacam indoktrinasi yang intensif (SHG).

Karena memberontak tahun 1948, Komunis Indonesia dengan Partai PKI-nya dibubarkan, dan diperbolehkan lagi berdiri pada tahun 1950. Dapat diprediksi, bahwa di tahun 50an, PKI menjadi salah satu kekuatan politik utama. Dengan menggalang kekuatan dari buruh dan tani, partai yang ideologis dan dianggap mampu memperjuangkan kepentingan hak-hak buruh dan tani itu, pada Pemilu 1955 meraih 6.176.914 suara atau 16,4 persen - menduduki urutan keempat setelah PNI (22,3 persen), Masjumi (20,9 persen), dan NU (18,4 persen). Sementara partai-partai lain hanya meraih suara di bawah tiga persen. Dalam skripsinya yang ditulis 1969, Arbi Sanit menyebutkan Partai Komunis Indonesia (PKI) mengklaim di tahun 1963 memiliki 2,5 juta anggota. Sedangkan ormas onderbownya memiliki 10 juta anggota - 8,5 juta di antaranya diklaim sebagai anggota Barisan Tani Indonesia. Namun, Komunis Indonesia mengkhianati perjuangan para buruh dan tani, memberontak di tahun 1966, diberangus dan dilarang hidup di Indonesia, sejak saat itu, suara buruh dan tani terpecah dan tidak condong ke salah satu ideologi politik lagi.

Saat ini, aspirasi-aspirasi para buruh dan tani, ditampung di organisasi semacam Gaspermindo, KNGB, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) , KSPSI, Konsorsium Pembaruan Agraria, Serikat Petani Indonesia dan lainnya. HKTI sendiri dapat dikatakan berafiliasi ke Partai Gerindra di bawah Prabowo Subianto, dengan program Ekonomi Kerakyatannya. Banyak juga serikat buruh yang tergabung dalam berbagai partai besar, contohnya SPSI di dalamnya terdapat kepentingan partai-partai besar seperti PDIP, Golkar dan lain sebagainya.

Saya bukan komunis, dan saya bukan penganut marxis, tapi dapat saya katakan, pola rekrut yang diterapkan Komunis Indonesia era 40an dan 1950 hingga 1960an, berupa pengkaderan dan bukan cuma pendukung dan simpatisan, jauh lebih baik dibanding cara rekrut partai-partai sekarang, yang kebanyakan berideologi tak jelas dan kadernya dapat loncat ke partai lain seandainya partainya sudah tidak menguntungkan lagi. Di Negara maju sendiri, keberadaan serikat dan partai buruh memiliki posisi politik strategis sebagai kekuatan penyeimbang dan terkadang bergantian memimpin pemerintahan atau berkoalisi dengan partai berpengaruh lainnya. Kalau sekiranya, Partai-Partai di Indonesia ingin memenangkan Pemilu tahun ini, maka menangkanlah para buruh dan tani.