Perang Aceh (Bagian 1)

Bendera Kesultanan Aceh Darussalam (Sumber Google)

Perang Aceh merupakan hasil provokasi, ketamakan, pengkhianatan dan ambisi dari Pemerintah kolonial Belanda. Tujuannya adalah menyempurnakan kekuasaan penjajahannya atas seluruh Sumatera dan sekitarnya. Invasi terhadap kesultanan Aceh dilakukan bertepatan setelah rubuhnya kejayaan Negara Gereja Vatikan pada 1870 M dan dengan terbukanya Terusan Suez (1869 M), sehingga menyebabkan jalan laut niaga antara Kepulauan Melayu dan Timur Tengah semakin dekat.

Sebelum Terusan Suez beralih ke tangan Inggris, sebenarnya kerajaan Anglikan Inggris telah berhasil membuka pelabuhan Cina untuk barat. Hal ini terjadi setelah Perang Candu (1842 M) dan diikuti keberhasilan Inggris menumpas Pemberontakan Tai Ping pada 1860 M. Hanya dengan menguasai Hongkong, Kerajaan Anglikan Inggris berhasil menguasai aktivitas politik dan jalan laut niaga di Cina. Amerika Serikat menandinginya dengan membuka Jepang (1854 M) dan merebut Filipina dari Kerajaan Katolik Spanyol (1898 M). Hal ini dilakukan sebagai batu loncatan ke Cina.

Sebelumnya, Kerajaan Inggris berhasil pula mengakhiri penjajahan Kerajaan Katolik Perancis atas India, dalam Perang Laut Tujuh Tahun (1756-1763 M). Langkah selanjutnya berhasil menghapuskan Kesultanan Mongol di India (1858 M) dan Kerajaan Sikh (1859 M) yang diikuti dengan pembubaran East India Company (EIC) pada 1858 M. Dengan demikian, Kerajaan Anglikan Inggris berhasil memegang hegemoni penjajahan barat di India, Cina dan sebagian Asia Tenggara.

Langkah-langkah Kerajaan Anglikan Inggris tersebut ditiru oleh Kerajaan Protestan Belanda yang berusaha pula menguasai Kesultanan Aceh dengan pelabuhannya yang menghadap ke Samudera Hindia dan Selat Malaka. Dengan kata lain, Kesultanan Aceh memiliki posisi geografis yang sangat penting, yaitu sebagai gerbang jalan niaga laut yang menghubungkan Timur Tengah, Asia Tenggara dan Cina.

Invasi Belanda ke Aceh

Apalagi setelah Sultan Ali Alauddin Mansur Syah (1254-1289 H/ 1838-1870 M) mengadakan kontak niaga dengan Kerajaan Katolik Perancis, di bawah Napoleon III pada 1852 M. Hal ini diikuti dengan meningkatkan hubungan diplomatik antara Kesultanan Aceh dan Kesultanan Turki Ustmani pada 1288 H/ 1869 M. Dilanjutkan dengan upaya peningkatan hubungan diplomatik pada masa Sultan Mahmud Syah (1289-1239 H/ 1870-1874 M) antara Kesultanan Aceh dengan Turki Utsmani, Inggris, Amerika Serikat dan Republik Perancis dibawah Presiden Thiers.

Fakta sejarah tersebut menggambarkan betapa luasnya wawasan diplomatik Kesultanan Aceh pada abad ke-19. Dalam menghadapi ancaman Kerajaan Protestan Belanda, selain meminta bantuan kepada Kesultanan Turki Utsmani, Kesultanan Aceh juga mengadakan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Katolik Perancis dibawah pimpinan Napoleon III (1852 M), kemudian dengan Amerika Serikat dan Inggris, sebagai imperialis barat yang masih mencari tanah jajahan yang bersaing dengan Kerajaan Protestan Belanda.

Dewasa ini, dalam penulisan sejarah, umumnya disebutkan bahwa Kesultanan Aceh hanya berhubungan diplomatik dengan Kesultanan Turki Utsmani. Akibanya, generasi sekarang hanya memiliki pengertian diplomatik internasional terjadi pada abad ke-20. Para sultan dibayangkan hanya sebagai penguasa yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara-negara barat lainnya.

Sumber

Gerak Kebangkitan Aceh

Api Sejarah